Regulasi

Judul
TentangBerkas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Lihat
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Lihat
Perki No 1 Tahun 2010 Standar Layanan InformasiI PublikĀ  Lihat
Perki No 1 Tahun 2013 Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Lihat
Perki No 1 Tahun 2017 Pengklasifikasian Informasi Publik Lihat
PP No 61 Tahun 2010 Standar Layanan Informasi PublikĀ  Lihat
Perki No 1 Tahun 2014 Standar Layanan dan Prosedur Penyelesian Sengketa Informasi Pemilu Lihat
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Lihat
SOP Pelayanan Informasi Lihat
SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan Lihat
SOP Penanganan Keberatan Informasi Lihat
SOP Penanganan Keberatan Informasi Kepemiluan Lihat
SOP Penyelesaian Sengketa Informasi Lihat
SOP Klasifikasi Informasi Lihat
SOP Uji Konsekuensi Lihat
SOP Pengumpulan, Pengelolaan, dan Pendokumentasian Informasi Lihat
Surat Edaran Optimalisasi Keterbukaan Informasi Bawaslu Provinsi Lihat
SK PPID Lihat
Penetapan PPID Bawaslu tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan Lihat
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Lihat
Perki No 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Lihat
Perki No 1 Tahun 2013Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Lihat
Perki No 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan Lihat
Perki No 1 Tahun 2017Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik Lihat
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lihat
Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Lihat
PP No 61 Tahun 2010 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK Lihat
PP No 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Lihat
PP No 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Lihat
Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Lihat
Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri Lihat
Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pola Klasifikasi Arsip Lihat
Perbawaslu No. 21 Tahun 2014 Tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Lihat
SOP Keberatan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI SOP Keberatan informasi Kepemiluan di Bawaslu RI Lihat
SOP Klasifikasi Informasi Lihat
SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI SOP Pelayanan Informasi Kepemiluan di Bawaslu RI Lihat
SOP Pelayanan Informasi SOP Pelayanan Informasi Lihat
SOP Penangan Sengketa Informasi melalui mediasi non litigasi SOP Penangan Sengketa Informasi melalui mediasi non litigasi Lihat
SOP Penanganan Keberatan SOP Penanganan Keberatan Lihat
SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi SOP Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Lihat
SOP Uji Konsekuensi SOP Uji Konsekuensi Lihat
Perma No. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan) Perma No. 2 Tahun 2011 (Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan) Lihat