*Bawaslu Melawi Gelar Kegiatan Penguatan Kelembagaan dengan tema "Membangun Sinergi, Memperkuat Regulasi untuk Demokrasi Indonesia yang Berkeadilan*

Ketua Bawaslu Melawi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan kelanjutan dari kick-off yang telah dilaksanakan di Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Rencananya, kegiatan di tingkat kabupaten/kota ini akan dihadiri langsung oleh Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Namun, karena suatu hal, anggota Komisi II DPR RI hanya bisa hadir secara virtual melalui Zoom untuk memberikan materi dan berdiskusi. “Kami ingin mendapatkan saran dan masukan tentang bagaimana pengawasan harus dilakukan, terutama pasca putusan MK tersebut, "ujar Johani.

Sekda Melawi, Paulus membacakan sambutan Bupati Melawi menyampaikan sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu memiliki peran strategis dalam menjaga integritas pelaksanaan pemilu dan pemilihan. “Untuk itu, saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi dan pembinaan saja, tetapi juga menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kelembagaan Bawaslu di tingkat kabupaten maupun kecamatan,” katanya. 

Sementara itu, Komisioner Bawaslu Provinsi Kalbar, Urai Juliansyah menegaskan bahwa penguatan kelembagaan ini menjadi ajang penting untuk menyerap aspirasi masyarakat. “Kehadiran bapak dan ibu sekalian menjadi bagian penting dalam upaya kita bersama untuk membangun demokrasi yang lebih baik,” kata Urai.

Kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) tentang Pengawasan Partisipatif dan Pencegahan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan Pengadilan Agama Kabupaten Melawi, Kepala Sekolah SMKN 1 Nanga Pinoh, Kepala Desa Tanjung Lay, Kepala Desa Kelakik, Kepala Desa Tanjung Sari dan Kepala Desa Tembawang Panjang disaksikan oleh seluruh tamu undangan yang hadir.

Dalam rangkaian acara yang sama pada saat diwawancarai Kordiv. Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas, Hamka, S. Sos menyampaikan bahwa PKS ini merupakan langkah konkret untuk memastikan bahwa hak pilih masyarakat yang Memenuhi Syarat (MS) dimasukan dalam Data Pemilih dan Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dihapus dari data pemilih sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan dan Peraturan KPU No. 1 tahun 2025 tentang Pemutakhiran data Pemilih berkelanjutan.

Sementara itu, Hamka menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan validitas data pemilih sangat penting.“Dengan adanya kerjasama ini, kami berharap dapat mewujudkan daftar pemilih dengan lebih akurat, mutakhir, dan komprehensif, sehingga hak suara masyarakat dalam pemilu/pemilihan terjamin serta juga menghindari potensi masalah di kemudian hari, ujarnya.

 Hamka, berharap proses pemutakhiran data pemilih dapat berjalan Akurat dan Komprehensif, serta hak pilih seluruh warga dapat terakomodir dengan baik pada pemilu yang akan datang.

Sebab, kualitas data Pemilih untuk Pemilu/Pemilihan kedepan ditentukan oleh proses hari ini. 

Dalam PKS ini, masing-masing lembaga sepakat untuk saling bertukar informasi terkait data pemilih dan melakukan pencegahan dan pengawasan partisipatif bersama untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Para narasumber yang hadir yaitu Dr. H. M. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, SE., MM (Anggota Komisi II DPR RI), Syf. Aryana Kaswamayana, S. Sos. I., M. S. Sos (Koordinator Daerah Akademi Pemilu & Demokrasi (APD) Prov. Kalbar) dan Marhasak Reinardo Sinaga, S.H, C. DM, C. PS, C. LAd (Ketua Umum Hoax Crisis Center Indonesia) 

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Melawi, Ketua DPRD Kabupaten Melawi, Anggota KPU Melawi, Polres Kabupaten Melawi, Lo Kodim 1205/Sintang, Tokoh Agama,Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat, Stakeholder, Organisasi Kemahasiswaan, Organisasi Masyarakat, Kelompok Masyarakat di Kabupaten Melawi.