Bawaslu Melawi Konsolidasi Demokrasi ke DPC PPP, Bahas SIPOL hingga Catatan Kritis Rekrutmen Pengawas

Melawi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi melanjutkan agenda Konsolidasi Demokrasi dengan menyambangi Sekretariat DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Melawi pada Rabu (1/10/2026).

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Melawi Johani, Anggota Bawaslu Melawi Markus, S.H., dan Hamka, S.Sos., beserta jajaran staf. Kehadiran rombongan disambut oleh Ketua DPC PPP Melawi H. Sahpri, S.Sos., M.H., beserta jajaran pengurus partai.

Ketua Bawaslu Melawi, Johani, menjelaskan bahwa kunjungan ini bertujuan merajut tali silaturahmi dengan partai politik peserta pemilu di Kabupaten Melawi. Selain koordinasi data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), agenda ini juga mendiskusikan isu kepemiluan pasca-Putusan MK Nomor 135/PUU/XXII/2024.

"Kami memerlukan saran dan masukan dari DPC PPP pasca-pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024 demi evaluasi yang membangun. Masukan ini menjadi pertimbangan penting bagi pengawasan pemilu di masa yang akan datang," kata Johani. Ia juga menegaskan kesiapan Bawaslu Melawi untuk hadir sebagai narasumber dalam kegiatan pendidikan politik partai.

Anggota Bawaslu Melawi, Markus, S.H., menekankan bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Bawaslu selalu mengedepankan aspek pencegahan terlebih dahulu, yang kemudian diikuti oleh pengawasan dan penindakan.

Senada dengan hal itu, Anggota Bawaslu Melawi, Hamka, S.Sos., menyatakan kesiapan lembaga pengawas tersebut untuk mengedukasi pengurus partai mengenai tata cara penanganan pelanggaran. "Jika DPC PPP ingin mempelajari prosedur pelaporan dugaan pelanggaran atau penyelesaian sengketa, kami siap memberikan pemahaman dan pendampingan," tutur Hamka.

Hamka juga menyoroti pengawasan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang sedang berjalan. Mengingat Bawaslu tidak memiliki akses langsung terhadap data pemilih, ia mengajak partai politik untuk berkolaborasi demi memastikan akurasi data pemilih di Melawi.

Ketua DPC PPP Melawi, H. Sahpri, S.Sos., M.H., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Bawaslu Melawi. Menurutnya, konsolidasi pasca-pemilu sangat penting untuk membuka keran komunikasi yang sehat antara penyelenggara dan peserta pemilu.

"Kami memohon bantuan Bawaslu untuk bertindak sebagai penengah yang adil dan tegas terkait potensi kecurangan atau masalah yang terjadi di lapangan. Di internal, kami telah melaksanakan Musyawarah Cabang (Muscab) untuk perubahan pengurusan. SK DPC terupdate akan segera kami sampaikan, meskipun saat ini kami belum mendapatkan akses SIPOL," ungkap H. Sahpri. Ia juga menyatakan komitmennya untuk melibatkan Bawaslu dalam kegiatan pendidikan politik PPP ke depan.

Dalam kesempatan tersebut, DPC PPP Melawi memberikan dua masukan dan saran kritis kepada Bawaslu Melawi untuk meningkatkan kualitas pengawasan pemilu mendatang:

•   Proses Scanning Pengawas: Bawaslu diharapkan memiliki metode penyaringan (scanning) yang jelas dan ketat bagi pengawas pemilu di lapangan.

•   Rekam Jejak Rekrutmen: Proses rekrutmen petugas pengawas harus melihat rekam jejak serta latar belakang yang jelas dari para calon anggota demi menjaga netralitas dan integritas.

Humas Bawaslu Melawi