Ketua Bawaslu Melawi Johani, S.Pd., Ikuti Kegiatan Pendalaman Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2, terkait Pengawasan Netralitas ASN dan Pencegahan Penyalahgunaan Kekuasaan
|
Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi, Johani, S.Pd., mengikuti kegiatan Pendalaman dan Penguatan Substansi Program Bawaslu Membelajarkan Volume 2 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting pada Senin, 16 November 2026.
Kegiatan ini mengangkat pembahasan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN), Kepala Desa/Lurah, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Agus Pramusinto dan Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D.
Pada sesi pertama, Agus Pramusinto menyampaikan materi bertema “Problematika Netralitas ASN dan Efektivitas Penegakan Sanksi: Jangan Hanya Mengawasi Jempol, Awasi Juga Kewenangan.”Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa netralitas ASN tidak hanya berkaitan dengan larangan menghadiri kampanye atau menunjukkan dukungan politik melalui media sosial, tetapi juga mencakup penggunaan kewenangan jabatan secara adil dan profesional.
Ia menjelaskan bahwa potensi ketidaknetralan dapat terjadi melalui pemanfaatan kebijakan birokrasi, pengalokasian anggaran, pelaksanaan program pemerintah, mutasi dan promosi jabatan, hingga pelayanan publik yang dipengaruhi kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu, pengawasan netralitas ASN perlu diperluas agar tidak hanya berfokus pada aktivitas yang terlihat, tetapi juga mencermati penggunaan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Selanjutnya, Prof. R. Siti Zuhro, M.A., Ph.D., membawakan materi bertema “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Pemilu/Pilkada.” Ia menyoroti tiga persoalan utama dalam demokrasi, yaitu politisasi birokrasi, pemanfaatan struktur pemerintahan desa untuk kepentingan politik, serta penyalahgunaan kekuasaan melalui fasilitas negara, anggaran, program pemerintah, dan pelayanan publik.
Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya menjaga independensi ASN agar tetap menjalankan tugas sebagai pelayan negara dan masyarakat, bukan menjadi alat kepentingan politik pihak tertentu. Selain itu, kepala desa dan lurah juga menjadi bagian penting dalam pengawasan karena memiliki pengaruh sosial di lingkungan masyarakat yang berpotensi dimanfaatkan untuk mobilisasi dukungan politik.
Kedua narasumber turut menekankan pentingnya penguatan sistem merit dalam birokrasi, transparansi penggunaan anggaran, perlindungan bagi ASN dan masyarakat yang melaporkan dugaan pelanggaran, serta peningkatan koordinasi lintas lembaga dalam upaya pencegahan dan pengawasan.
Keikutsertaan Ketua Bawaslu Kabupaten Melawi dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya penguatan pemahaman dan kapasitas kelembagaan dalam menghadapi berbagai tantangan pengawasan Pemilu dan Pemilihan. Materi yang disampaikan diharapkan dapat menjadi referensi dalam memperkuat langkah pencegahan, pengawasan, serta menjaga integritas penyelenggaraan demokrasi.
Melalui kegiatan Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Bawaslu terus mendorong penguatan pengetahuan dan wawasan jajaran pengawas pemilu agar mampu memahami perkembangan persoalan demokrasi secara lebih komprehensif, khususnya dalam mengawasi netralitas aparatur negara dan mencegah penyalahgunaan kewenangan demi terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang jujur, adil, dan bermartabat.
Humas Bawaslu Melawi
Penulis: Humas Bawaslu Melawi
Editor: Humas Bawaslu Melawi