RAPAT KERJA PENINGKATAN KAPASITAS PENANGANAN PELANGGARAN

Melawi, Elemen penting selama proses tahapan\npemilu/pemilihan adalah pembentukan kepercayaan masyarakat karena itu penegakan hukum pemilu\ndan pemilihan adalah sebagai pedoman perilaku untuk mewujudkan pemilu dan\npemilihan yang demokratis dan ligitime.

Sebagai\nkomitmen untuk tetap mendorong terwujudnya pemilu/pemilihan yang demokratis dan\nligitime Bawaslu Kabupaten Melawi pada 12 April 2021 di ruang rapat mengadakan\nkegiatan rapat kerja peningkatan kapasitas penanganan pelanggaran.

Dalam\nkata sambutan dihadapan 12 kepala desa dari 5 kecamatan tersebut, Ketua Bawaslu kabupaten\nMelawi yang juga sekaligus merupakan Kordiv Penanganan Pelanggaran mengatakan\nbahwa, Bawaslu pada saat ini, walaupun tidak melaksanakan fungsi pengawasan di\nsetiap tahapan lagi akan tetapi Bawaslu tetap menunjukan eksistensinya dalam\nupaya mensosialisasikan peraturan hukum pemilu/pemilihan.

Untuk\nitu tegasnya, perlu adanya kerjasama antara kepala desa sebagai pemilik\nkewilayahan ditingkat desa dengan bawaslu. Jika ada kegiatan yang menyentuh\nlangsung dengan masyarakat atau kegiatan pemberdayaan politik masyarakat\nbapak-bapak dapat melibatkan Bawaslu kabupaten Melawi.

Sementara\nEmanuela\nAnggia, N.S., SH\nnarasumber dari Kasi\nBidang Politik DPMD menegaskan\nbahwa, pemerintah dan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan partisipasi\npemilih. dan salah satu programnya adalah melakukan sosialisasi pemilih pemula\nyaitu pelajar dan pensiunan TNI/POLRI.

Kegiatan\nyang dihadiri perwakilan kades\ndari Kecamatan Nanga Pinoh,\nKecamatan Pinoh Selatan, Kecamatan Pinoh Utara, Kecamatan Belimbing dan kecamatan Belimbing\nHulu yang berjumlah 12 Kades,  banyak masukan yang diberikan terkait dengan\nDaftar pemilih. Hal ini selain untuk memberikan kualitas Daftar Pemilih juga\nuntuk mencegah terjadinya konflik pasca pemilu yang disebabkan oleh daftar\npemilih yang dari pemilih ke pemilih selalu menjadi persoalan. HumasBawasluMelawi