Perkuat Sinergi, Bawaslu Melawi Gelar Konsolidasi Demokrasi ke Sekretariat PKS

MELAWI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi terus berkomitmen menjaga kondusifitas dan meningkatkan kualitas iklim politik di daerah. Langkah nyata ini diwujudkan melalui kunjungan kerja dalam rangka Konsolidasi Demokrasi ke Sekretariat Dewan Pengurus Tingkat Daerah (DPTD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Melawi pada Kamis, 17 September 2026.

Pertemuan penting ini dihadiri langsung oleh Ketua Bawaslu Melawi Johani, beserta jajaran Anggota Bawaslu dan Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS). Kedatangan rombongan disambut hangat oleh Ketua DPTD PKS Melawi Arlaf, didampingi Sekretaris DPTD PKS Melawi, serta jajaran pengurus partai lainnya.

Ketua Bawaslu Melawi, Johani, menyampaikan bahwa safari politik ini bertujuan untuk menyambung tali silaturahmi dengan partai politik di Kabupaten Melawi. Selain itu, kunjungan ini menjadi ruang strategis untuk melakukan koordinasi terkait pemutakhiran data partai dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta mendiskusikan isu-isu krusial kepemiluan, salah satunya mengenai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135.

"Kami ingin mendengar langsung saran, masukan, dan evaluasi dari rekan-rekan partai politik pasca-pengawasan Pemilu dan Pilkada 2024 lalu. Hal ini sangat penting untuk menyamakan persepsi demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik ke depan," ujar Johani.

Merespons kunjungan tersebut, Ketua DPTD PKS Kabupaten Melawi, Arlaf, memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Bawaslu Melawi. Ia berharap agenda seperti ini dapat terus berjalan untuk memperkuat ukhuwah, silaturahmi, dan koordinasi yang intensif antara penyelenggara pemilu dan peserta pemilu.

Dalam kesempatan tersebut, DPTD PKS Kabupaten Melawi secara resmi menyampaikan tujuh poin saran dan masukan strategis kepada Bawaslu Melawi demi kemajuan demokrasi di wilayah tersebut:

Pertama, PKS mendorong Bawaslu untuk terus meningkatkan komunikasi dan koordinasi yang intensif dengan partai politik. Kedua, Bawaslu diharapkan dapat memberikan sosialisasi dan pembinaan regulasi kepemiluan secara berkala. Ketiga, meningkatkan pendampingan serta membuka ruang akses yang lebih luas bagi partai politik.

Poin keempat, PKS meminta penyampaian informasi dari Bawaslu dapat dilakukan secara lebih jelas dan seragam agar mudah dipahami. Kelima, Bawaslu diharapkan lebih mengedepankan aspek pencegahan melalui edukasi sebelum terjadinya pelanggaran. Keenam, membangun hubungan kerja yang harmonis dan sinergis antara Bawaslu, KPU, dan partai politik demi mewujudkan pemilu yang tertib dan berintegritas. Terakhir, PKS meminta Bawaslu untuk terus meningkatkan pelayanan yang responsif kepada semua pihak.

Pertemuan dialogis ini ditutup dengan komitmen bersama antara Bawaslu Melawi dan PKS Melawi untuk terus mengawal nilai-nilai demokrasi secara jujur, adil, dan transparan di Kabupaten Melawi.

Humas Bawaslu Melawi