Perkuat Sinergitas Pemilu, Bawaslu Melawi Gelar Konsolidasi Demokrasi ke DPC Hanura

Melawi - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi terus bergerak aktif memperkuat sinergitas kebangsaan demi mengawal kualitas pesta demokrasi di daerah. Langkah nyata tersebut diwujudkan melalui agenda Konsolidasi Demokrasi dan safari silaturahmi ke berbagai partai politik di Kabupaten Melawi, Rabu, 9/30/2026.

Kehadiran rombongan Bawaslu Melawi dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Melawi Johani, Anggota Bawaslu Melawi Markus, S.H., dan Hamka, S.sos  serta didampingi oleh Plt. Kepala Sekretariat Bawaslu Melawi beserta jajaran staf teknis. Kedatangan lembaga pengawas pemilu ini disambut hangat oleh Ketua DPC HANURA Melawi, Panji, S.Sos., beserta seluruh pengurus fungsionaris partai.

Ketua Bawaslu Melawi, Johani, menjelaskan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari komitmen Bawaslu untuk menyambung tali silaturahmi dengan partai politik dalam rangka konsolidasi demokrasi, koordinasi akurasi data Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), serta berdiskusi mengenai isu-isu kepemiluan kontemporer pasca-terbitnya Putusan MK Nomor 135/PUU/XXII/2024.

"Bawaslu Melawi berkomitmen penuh untuk menggaungkan pendidikan politik ke semua lini. Jika ke depan partai politik membutuhkan jajaran Bawaslu sebagai narasumber atau pemateri terkait kepemiluan dan pengawasan, kami siap hadir secara maksimal," tegas Johani.

Senada dengan hal itu, Anggota Bawaslu Melawi Markus, S.H., mengimbau DPC HANURA Melawi untuk terus mengawal pemutakhiran data SIPOL ke KPU Kabupaten Melawi. Ia mengingatkan kembali peran vital Bawaslu yang bertumpu pada tiga pilar utama.

"Fungsi dasar Bawaslu adalah mencegah potensi dugaan pelanggaran, mengawasi seluruh tahapan pemilu maupun pilkada, serta menindak tegas apabila ada pelanggaran yang terjadi," ujar Markus.

Ketua DPC HANURA Melawi, Panji, S.Sos., mengaku bangga dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kunjungan Bawaslu Kabupaten Melawi. Menurutnya, komunikasi dua arah seperti ini harus terus dirawat dan ditingkatkan demi keterbukaan informasi kepemiluan.

Dalam diskusi tersebut, Panji menyoroti dampak Putusan MK yang memisahkan pemilu pusat dan daerah, di mana hal ini berpotensi memicu tumpang tindih status quo bagi anggota DPRD tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Selain itu, masalah ambang batas (parliamentary threshold) pemilihan umum juga dinilai menjadi atensi bersama.

Sebagai wujud kepedulian terhadap kualitas demokrasi, DPC HANURA Melawi menyampaikan 7 poin masukan strategis kepada Bawaslu Melawi:

1.           Menjamin penyelenggaraan pemilu berjalan aman, tertib, demokratis, sukses, dan adil.

2.           Penegakan hukum kepemiluan wajib dilakukan secara konsisten.

3.           Praktik money politics (politik uang) harus menjadi perhatian khusus bagi penyelenggara pemilu.

4.           Sosialisasi dan pendidikan politik harus terus dilaksanakan secara berkesinambungan.

5.           Bawaslu harus berani dan tegas dalam menegakkan aturan hukum yang berlaku.

6.           Melaksanakan pendidikan politik dengan fokus pada pemenuhan isu 30% keterwakilan perempuan di kepengurusan parpol.

7.           Meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilihan umum.

Ibu Lenis, yang juga memberikan masukan dalam pertemuan tersebut, menekankan pentingnya manajemen lembaga pengawas pemilu. Ia menyarankan agar rekrutmen lembaga ad-hoc pengawasan dilakukan lebih awal dengan masa tugas yang diperpanjang.

Langkah ini dinilai penting guna membangun karakter pengawas pemilu di jajaran bawah agar lebih tegas, selalu membuka diri untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, serta terus matang dalam menyusun strategi demi pemilu yang lebih baik di masa depan.

Menutup rangkaian konsolidasi, Markus, S.H. kembali menegaskan tekad Bawaslu Melawi untuk memperkuat sinergitas dan memperluas literasi demokrasi di Melawi.

Sebagai badan pengawas, Bawaslu Melawi berkomitmen untuk merangkul seluruh stakeholders dan elemen masyarakat. Mulai dari partai politik, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, organisasi kemasyarakatan (ormas), hingga civitas pegiat pemilu demi mewujudkan iklim politik Melawi yang sehat, cerdas, aman, dan bermartabat.

Humas Bawaslu Melawi