Rajut Silaturahmi dan Evaluasi Pasca pemilu 2024, Bawaslu Melawi Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama DPC Demokrat

MELAWI – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Melawi terus memperkuat sinergi dengan partai politik dalam rangka penguatan pengawasan kepemiluan. Langkah ini diwujudkan melalui agenda Konsolidasi Demokrasi dengan mengunjungi Sekretariat DPC Partai Demokrat Kabupaten Melawi pada Kamis, 8 Oktober 2026.

Pertemuan strategis ini dihadiri langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Melawi, jajaran staf Bawaslu, serta disambut hangat oleh Ketua DPC Partai Demokrat Melawi, Bastian Suryadi, S.E., beserta seluruh pengurus partai.

Anggota Bawaslu Melawi, Markus, S.H., menyampaikan bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu untuk menyambung tali silaturahmi dengan partai politik di Kabupaten Melawi. Fokus utama koordinasi kali ini meliputi sinkronisasi data kepengurusan dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) serta mendiskusikan isu-isu kepemiluan pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU/XXII/2024.

"Kami meminta saran, masukan, dan evaluasi yang membangun dari rekan-rekan pengurus partai politik pascapengawasan Pemilu dan Pilkada 2024 lalu. Hal ini sangat penting sebagai bahan pertimbangan kami dalam menjalankan fungsi pengawasan pada pemilu dan pilkada yang akan datang," ujar Markus.

Markus juga menegaskan bahwa Bawaslu Melawi siap bersikap proaktif dalam menggaungkan pendidikan politik ke semua lini. Bawaslu menyatakan kesiapannya untuk hadir sebagai narasumber kepemiluan jika nantinya partai politik membutuhkan materi pengawasan dan regulasi pemilu.

Menanggapi kunjungan tersebut, Ketua DPC Partai Demokrat Melawi, Bastian Suryadi, S.E., menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif Bawaslu. Terkait perkembangan internal partai, Bastian menjelaskan bahwa data kepengurusan di SIPOL saat ini belum mengalami perubahan,

namun pihaknya berencana menggelar Musyawarah Cabang (Muscab) pada November mendatang.

Bastian juga menyoroti berbagai isu kepemiluan saat ini, termasuk dinamika politik uang dan wacana pemisahan pemilu lokal dan  pemilu nasional. Ia menyatakan bahwa DPC Demokrat Melawi akan tetap mengikuti instruksi dan arahan dari pimpinan pusat.

Sebagai bentuk evaluasi yang membangun, DPC Partai Demokrat Melawi memberikan 10 catatan dan saran kritis untuk jajaran Bawaslu Melawi ke depan, yaitu:

1.           Memahami keterbatasan Bawaslu Melawi, baik dari segi pos anggaran maupun tantangan letak geografis wilayah.

2.           Bawaslu dituntut untuk lebih proaktif terkait dengan seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu.

3.           Menjaga netralitas komisioner agar tetap berjalan dalam batasan-batasan yang diatur undang-undang.

4.           Mengevaluasi kecenderungan pengawasan agar tidak terkesan hanya tajam kepada pihak tertentu atau condong ke penguasa.

5.           Pengawas pemilu harus lebih peka dan bekerja dengan melibatkan hati nurani.

6.           Memastikan kehadiran fisik pengawas pemilu secara aktif di lapangan pada setiap tahapan vital, mulai dari pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan suara, hingga rekapitulasi.

7.           Membuka peluang lebih besar bagi keterwakilan perempuan sebagai pengawas pemilu.

8.           Meningkatkan keberanian dan pemahaman regulasi agar Bawaslu tidak ragu dalam mengambil keputusan penindakan.

9.           Memperketat proses rekrutmen demi melahirkan pengawas pemilu yang bernyali besar dalam menemukan dugaan pelanggaran.

10.        Bawaslu diharapkan tidak jera untuk terus mengeluarkan temuan dan rekomendasi pelanggaran, meskipun rekomendasi tersebut jarang ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Pertemuan konsolidasi ini ditutup dengan komitmen bersama antara Bawaslu Melawi dan DPC Demokrat Melawi untuk menjaga iklim demokrasi yang sehat, jujur, dan adil di Kabupaten Melawi pada masa-masa yang akan datang.

Humas Bawaslu Melawi